Bussnews.id – Keputusan Menteri BUMN, Erick Thohir menempatkan seseorang di perusahaan BUMN dengan argumentasi kapabilitas, profesionalitas dinilai wajar. sebab, BUMN merupakan perusahaan negara memiliki target bisnis.

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto mengatakan, sekalipun menggunakan pendekatan ala political appointee alias penunjukan secara politis terhadap seseorang untuk duduk di BUMN, juga merupakan hal biasa. Sebab, itu dimaksudkan guna menjaga arah perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.

“Political appointee sepanjang yang bersangkutan profesional dan mampu mengelola BUMN dengan efektif saya kira wajar saja. Beberapa contoh yang sukses model Robby Djohan atau Ignasius Jonan sudah memberikan bukti tersebut,” ujar pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto, saat dihubungi media, Minggu (28/6).

Seperti diketahui, Ignasius Jonan sebelumnya ditunjuk sebagai Dirut PT KAI (Persero) pada tahun 2013. Adapun almarhum Robby Djohan tercatat membesarkan Bank Niaga, lalu menyelamatkan Garuda Indonesia dari kebangkrutan, juga mengantarkan merger besar beberapa bank BUMN menjadi Bank Mandiri.

Perombakan yang terjadi di tubuh BUMN saat ini dinilai sudah sesuai dan objektif dalam arti merujuk pada peraturan yang berlaku. Terlebih, dalam seleksi pemilihan itu sudah melalui kompetisi.

“Seleksi dari awal sudah dilakukan dengan objektif, memperhatikan kompetensi dan track record kandidat, serta memiliki integritas yang kuat untuk meng-handle isu governance yang kompleks di perusahaan plat merah,” kata Toto.

Namun demikian, Toto mendesak agar Menteri BUMN terus memperbaiki kinerja BUMN. Apalagi ada tantangan lain di mana tingkat profitabilitas rata-rata BUMN masih rendah yakni hanya rata-rata di bawah 5 persen. Demikian juga angka return of asset rendah, maka ke depan BUMN harus concern meningkatkan kemampuan laba dan menggerakkan aset agar produktif. .

“Ke depan mungkin Indonesia akan punya lebih sedikit BUMN, tapi kondisinya lebih sehat dan berdaya saing,” kata Toto menambahkan.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi yang juga dosen Perbanas Institute, Piter Abdullah, menilai langkah Erick dalam memilih talent di BUMN sudah sesuai, jika prioritas diberikan kepada tenaga profesional. Kendati begitu ada beberapa hal yang tetap mesti diperhatikan oleh pemerintah.

Menurut Piter, setiap penunjukan pejabat di BUMN harus sesuai dengan karakter perusahaan dan kebutuhan bisnis di masa depan, juga memiliki wawasan yang mumpuni. Karena, karakteristik BUMN dan swasta sangat berbeda. Bisa berhasil di swasta, tapi tantangan di BUMN selalu lebih berat.

Misal, keberhasilan dalam mengelola satu perusahaan rintisan belum tentu menjadi jaminan dan akan mampu memimpin BUMN, karena karakteristik BUMN yang unik, membutuhkan pengalaman dan wawasan. “Memberi kesempatan kepada professional saya kira itu sudah dan selama ini dilakukan, memang seharusnya begitu. Pengelolaan BUMN harus diberikan kepada para profesional,” ujar Piter. (RB)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here