Softbank Jepang berkomitmen investasi untuk pembangunan ibu kota baru Rp1.400 triliun (foto: CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

BusinessNews Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Softbank akan menjadi salah satu investor pembangunan ibu kota baru. Angkanya pun bombastis yakni sebesar US$100 miliar atau Rp1.400 triliun (setara Rp14 ribu per dolar AS).

Luhut mengaku kaget bahkan sempat tak percaya dengan investasi bombastis dari perusahaan raksasa telekomunikasi dan media Jepang tersebut. Kesediaan ini lebih besar dari permintaan investasi yang diajukan oleh pemerintah sebesar US$25 miliar atau Rp350 triliun, atau empat kali lipat.

Dengan dana sebesar itu pun, imbuh Luhut, mencukupi pendanaan ibu kota baru hingga 5 tahun ke depan.
“Beliau (Masayoshi Son) terus mau investasi. Untuk saya ya, too good to be true. Tetapi, semua sudah jalan dan kami lihat tim sudah bekerja. Saya katakan ke dia minta US$25 miliar saja,” jelas Luhut Selasa (07/01/2020), seperti dikutip cnnindonesia.com.

Sejauh ini, Luhut belum dapat merinci lebih lanjut akan fungsional pendanaan tersebut. Ia menyatakan bahwa diskusi akan dilanjutkan pada kunjungan Masayoshi Son ke Indonesia pada Jumat (10/1/2020) nanti.

Seperti yang diketahui, pemerintah tengah gencar mencari investasi untuk pembangunan ibu kota baru di Penajem Paser Utara yang dijadwalkan selesai pada 2024 mendatang.

Skema pendanaan proyek ibu kota baru akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta kerja sama pemanfaatan dengan swasta.

Perkiraan anggaran pembangunan fisik ibu kota negara mencapai Rp446 triliun. Anggaran ini digunakan untuk menunjang fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi penunjang, dan pengadaan lahan.

Jika dirinci, anggaran pembangunan infrastruktur fungsi pendukung sebesar Rp265,1 triliun atau 57 persen dari total perkiraan kebutuhan dana.

Fungsi penunjang diperkirakan menelan biaya Rp160,2 triliun atau 34 persen. Untuk anggaran infrastruktur fungsi utama pemerintah diproyeksikan membutuhkan Rp32,7 triliun atau 7 persen.

Sementara itu, untuk anggaran pengadaan lahan sebesar Rp 8 triliun atau 2 persen dari total perkiraan dana. (spm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here