Menkeu Sri Mulyani Pastikan Keputusan Pemberian Stimulus Fiskal itu Adil dan Transparan

Menkeu Sri Mulyani Pastikan Keputusan Pemberian Stimulus Fiskal itu Adil dan Transparan
Menkeu Sri Mulyani Pastikan Keputusan Pemberian Stimulus Fiskal itu Adil dan Transparan

Bussnews.id – Penanganan maslah covid-19 ini tak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan seluruh stakeholder. Oleh sebab itu dalam pembiayaannya haruslan akuntabel, adil, dan transparan. Inilah yang ditegaskan Sri Mulyani Indrawati bahwa keputusan untuk memberikan stimulus fiskal bagi penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah berjalan secara adil, transparan dan akuntabel.

“Kita tujuannya fokus untuk mengatasi masalah, tidak berniat abuse, maka pada saat policy making process, harus adil, transparan dan akuntabel,” kata Sri Mulyani dalam webinar di Jakarta, (28/06/2020).

Ppemerintah memberikan stimulus fiskal bagi penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp695,2 triliun.

Stimulus itu dimanfaatkan untuk menangani kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,6 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun dan sektoral serta Pemda Rp106,1 triliun.

Sri Mulyani mengakui membuat kebijakan dalam masa sulit seperti ini sangat tidak mudah karena pengambilan keputusan harus disertai dengan kondisi perkembangan yang selalu berubah.

Situasi yang mendesak bisa membuat pemerintah memotong prosedur agar kebijakan itu dapat berjalan, meski kemudian berisiko melahirkan temuan dari lembaga audit.

Menurut dia, kondisi itu bisa menimbulkan trauma bagi para pembuat keputusan, padahal kebijakan itu dilandasi dengan niat baik untuk mencari solusi yang optimal dalam masa yang sulit.

“Sering sekali niat baik itu justru menimbulkan kekhawatiran dan trauma, ini merupakan dilema dalam mengambil kebijakan di Indonesia,” katanya.

Oleh karena itu, pengambilan keputusan itu dilakukan melalui koordinasi dengan penegak hukum termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Ini menjadi kerja keroyokan bersama, agar kita bisa menangani dampak COVID-19 dengan baik, tetap transparan dan akuntabel,” ujar Sri Mulyani. (ed.AS/bussnews.id/antaranews.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here