Ilustrasi Sinergi inudstri dalam negeri untuk tingkatkan TKDN dan mempercepat proses pembangunan kilang Pertamina (Antara Foto/Zabur Karuru via katadata.co.id)

BusinessNews Indonesia – Pertamina menggandeng industri dalam negeri untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan untuk mempercepat proses pembangunan kilang pada sejumlah proyek seperti Refinery Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR).

Guna mewujudkan rencana tersebut, Pertamina telah membentuk Tim Percepatan Pembangunan Kilang PT Pertamina (TP2KP) bekerja sama dengan PT Barata Indonesia selaku Tim Percepatan Pengembangan Industri Manufaktur serta didukung PT Rekayasa Industri, PT Krakatau Steel, dan terutama Asosiasi Fabrikator Indonesia (AFABI).

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan proyek RDMP dan GRR Pertamina yang memiliki nilai investasi hampir Rp 800 triliun merupakan peluang besar bagi industri nasional untuk berpartisipasi semaksimal mungkin sehingga dapat menumbuhkan kemandirian manufaktur dalam negeri. “Kesempatan ini harus ditangkap karena proyek sebesar ini tidak akan pernah terjadi lagi kapan pun dan di belahan dunia mana pun,” ujar Nicke berdasarkan keterangan tertulis, Selasa (21/1/2020) seperti dikutip katadata.co.id.

Adapun proyek-proyek tersebut tersebar di beberapa lokasi yakni Dumai, Plaju, Cilacap, Balongan, Balikpapan, Tuban, dan wilayah lainnya di Indonesia Timur. Seluruh proyek ini sudah berjalan hingga tahun 2027. Lebih lanjut Nicke menambahkan, proyek RDMP/GRR Pertamina memerlukan pembangunan fasilitas penunjang lainnya seperti storage dan kapal. Hal itu menjadi kesempatan langka bagi industri dalam negeri karena menciptakan kebutuhan yang banyak.

Adapun pengadaan peralatan merupakan salah satu porsi terbesar yang berpengaruh pada percepatan pembangunan kilang Pertamina sehingga diperlukan peningkatan peran industri manufaktur dalam negeri. “Meningkatnya peran serta industri manufaktur dalam negeri secara tidak langsung akan mendukung program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dicanangkan oleh Pemerintah,” kata Nicke.

Dia menjelaskan TKDN pada kilang RDMP Balikpapan akan mencapai 35%, sedangkan TKDN pada kilang RDMP Cilacap, GRR Tuban, dan Integrated Refinery and Petchem Balongan akan mencapai 50%. Bahkan pada kilang RDMP Balongan tahap II TKDN akan mencapai 60%, dan kilang RDMP Balongan Tahap I dan RDMP/GRR di Indonesia Timur mencapai 70-90%. “Dalam setiap pengembangan dan pembangunan proyek kilang, Pertamina memastikan adanya penggunaan produk atau jasa dari dalam negeri dengan persentase yang bervariasi untuk tiap lokasi proyek,” ujarnya. Untuk memastikan TP2KP dapat memberikan hasil yang optimal, Pertamina akan meminta bantuan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan penilaian kemampuan dan kapasitas manufaktur dalam negeri. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea dan Cukai, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), dan lainnya.
“Kami telah berkomunikasi secara intensif dengan anggota TP2KP, melakukan diskusi terfokus yang dihadiri oleh Kementerian Perindustrian dan BPPT. Hasilnya, diperoleh 10 topik bahasan, yang akan ditindaklanjuti oleh 5 Kelompok Kerja (Pokja) setelah pelaksanaan kick off,” ungkap Nicke. Kelima Pokja tersebut akan melaksanakan tugas masing-masing yakni kepastian pasar, pendampingan manufaktur, insentif pajak, pinjaman lunak, dan melakukan kajian atas peraturan yang berpotensi menghambat percepatan pembangunan kilang. (spm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here